Terus Berkonflik, DPRD Belum Bisa Bekerja

JAKARTA – Perseteruan di masing-masing kubu yang terjadi antarkoalisi di DPRD DKI Jakarta membuat lembaga tersebut belum bisa bekerja apa pun untuk rakyat.

Hingga kini DPRD belum memiliki alat kelengkapan dewan (AKD). Ketiadaan alat kelengkapan itu membuat RAPBD 2015 belum dapat dibahas. “Ini konsekuensi politik yang harus diterima oleh Dewan,” ujar Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin. Akibat konflik ini, RAPBD DKI 2015 akan disahkan paling cepat pada Maret 2015.

Perseteruan terjadi karena fraksi yang tergabung di Koalisi Merah Putih (KMP) tidak menerima cara kerja Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang tetap menggelar rapat paripurna istimewa pengumuman pengisian jabatan gubernur pada Jumat (14/11) lalu sehingga akhirnya tanpa dihadiri separuh anggota Dewan lain. Rapat tersebut hanya diikuti 47 anggota Dewan yang tergabung di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yakni Fraksi PDIP, Hanura, NasDem, dan PKB.

Sedangkan koalisi di KMP yang terdiri atas Fraksi Gerindra, PKS, PPP, Demokrat-PAN, serta Golkar. Wakil Ketua KMP DKI Jakarta itu tidak dapat memastikan apakah pembahasan tentang alat kelengkapan dapat diselesaikan dalam waktu cepat. Semua itu akan memakan waktu panjang. Jika alat kelengkapan Dewan tidak terbentuk hingga akhir 2014, diperkirakanRAPBD2015 sulit dibahas dengan cepat. Jika molor, bisa berakibat pada penggunaan pagu APBD 2015 seperti pada 2014.

“Akan banyak pembangunan tidak jalan. Sejumlah program akan terjadi pengulangan. Kalau mengulang, terjadi kemubaziran atau tidak terserap,” katanya. Karena itu, dia menyarankan beberapa opsi untuk menyelamatkan RAPBD 2015. Di luar polemik soal pengusulan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi gubernur definitif, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi harus membuat komunikasi kecil untuk membentuk Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Musyawarah (Bamus).

KetuaFraksiPDIPDPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak enggan mempersoalkan ancaman manuver politik yang akan dilakukan KMP. Namun, dia berharap persoalan yang berkaitan dengan kinerja Dewan dapat dibahas secara musyawarah mufakat. (kutip : sindo )