Sumarsono menyesalkan banyak peserta aksi 412 beratribut partai

foto: okezone
foto: okezone

Banyak pihak mengecam maraknya atribut partai dalam aksi Kita Indonesia yang dilaksanakan di sekitar Bundaran Hotel Indonesia (HI), Minggu (04/12). Aksi yang bertajuk parade kebudayaan untuk menegaskan kebinekaan Indonesia ini, seolah berubah menjadi aksi kampanye antar partai politik (Parpol). Setiap peserta seolah tidak mau kalah memamerkan atribut mereka, dari mulai kaos seragam hingga bendera berbagai ukuran.

Semula hanya terlihat atribut dua partai besar, yakni Partai Golongan Karya (Golkar) dan Nasional Demokrat (NasDem). Tak lama kemudian beberapa atribut parpol lainnya mulai menyusul seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Bundaran HI seolah menjadi lautan warna warni jika dilihat dari atas, merah putih yang awalnya dominan menjadi tersingkirkan oleh semaraknya warna-warni bendera partai-partai politik.

Selain dipenuhi kader parpol, aksi kemarin juga diikuti beberapa elemen masyarakat dan kelompok seni tradisional. Mereka memakai pakaian adat daerah dan mementaskan beberapa kesenian tradisional seperti Reog Ponorogo, Tari Kecak hingga Barongsai.

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono sangat mengapresiasi kegiatan parade kesenian yang diadakan dalam aksi tersebut. Menurutnya hal itu sangat bagus untuk merawat Kebinekaan.

“Kemarin kita sama-sama lihat luar biasa Untuk tanggal 4 desember kita menyaksikan namanya parade kebudayaan atau parade Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira bagian dari pada prosesi kebudayaan banyak tari-tarian dari berbagai daerah. Saya kira ini bagus dan itu juga untuk merawat Bineka Tunggal Ika menjaga keindonesiaan,” kata Sumarsono di Balai Kota, Senini (05/12).

Namun Sumarsono sangat menyayangkan maraknya atribut parpol. Aksi yang digelar secara bersamaan dengan momentum Car Free Day (CFD) atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) ini dinilai telah melanggar Pergub DKI No. 12/2006.

“Dari sisi substansi agenda kemarin bagus dan jumlah massanya tidak tahu berapa. Apa mungkin nyampai 500.000 itu saya tidak tahu tapi yang jelas itu bagus. Cuma memang ada satu hal yang masih belum selesai,” ungkapnya.

Sesuai dengan peraturan Gubernur nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa HBKB itu hanya di fungsikan untuk tiga kegiatan, yakni olahraga, berkaitan dengan lingkungan, seni dan budaya. Dan dalam ayat 2 dijelaskan tidak boleh untuk kegiatan politik, berbau politik di dalamnya termasuk aktivitas propaganda atau SARA.

“Jadi ya sifatnya itu tidak boleh, jadi betul-betul suasana olahraga yang nyaman tertib dan itu sebuah lingkungan yang sehat, bukan kegiatan berbau politik,” tegas Sumarsono.

Sumarsono sempat membandingkan aksi 412 dengan aksi 212. Dia menjelaskan bahwa saat pelaksanaan aksi 212 dia juga berkeliling melakukan patroli dan sangat mengapresiasi aksi tersebut karena sama sekali tidak ditemukan adanya atribut parpol.

“Kemarin kita temui ada beberapa bendera jumlahnya banyak bendera tapi tidak ada bendera parpol. Saya keliling dari mulai jam 05.00 WIB seluruh fasilitas, sebagaimana yang saya lakukan pada tanggal 2 Desember melayani aksi doa dan zikir bersama itu sama saya juga keliling saya cek semua kesiapan pengaman. Kesiapan pasukan untuk sampah, ambulans dan seterusnya perlakuan pemerintah netral. Bedanya itu saja ada kaos gambar parpol bendera spanduk bus-bus dan seterusnya,” bebernya.

Sumarsono menjelaskan bahwa membawa atribut parpol di kawasan HBKB jelas merupakan sebuah pelanggaran, karena Pergub dibuat atas persetujuan bersama dan semua pihak harus tunduk pada peraturan tersebut.

Sumarsono juga mengungkapkan bahwa setelah mendapat laporan, dia memerintahkan Satpol PP dan seluruh jajaran sekuriti kawasan Monas untuk mensterilkan lokasi dari atribut partai. Tetapi karena massa terlalu banyak, upaya itu tidak sepenuhnya berhasil dilakukan.

“kami perintahkan kepada Satpol PP dan jajaran sekuriti di kawasan Monas ketika bus masuk parkir di kawasan Monas, semua spanduk yang berbau partai segera dilipat. Langsung dilipat kalau memang mau dipasang lagi setelah itu ya terserah itu hak mereka dan mereka nurut itu bagus,” ungkapnya.

Selain menurunkan bendera dan melipat spanduk parpol, peserta juga disuruh membalikkan kaos mereka sehingga berubah menjadi kaos putih polos. Tapi hal itu tidak bisa dilakukan kepada peserta aksi perempuan, apalagi yang tidak memakai baju lagi di dalamnya.

“Prinsip penegakan sudah kami lakukan panitia sudah kamu telepon kami ingatkan. WhatsApp kami sebarkan juga supaya masing-masing mencopot mengganti atau menutupi semua atribut atribut partai. Kemudian dari panitia sudah menyiapkan tim sweeping, yaitu tim untuk mengadang orang-orang yang pakai baju parpol dan menyuruh yang pakai baju parpol diganti dengan kaos putih bacaan kita Indonesia,” ujarnya.

Meski begitu, Sumarsono berterima kasih kepada para tokoh parpol dan masyarakat yang naik ke atas panggung tidak memakai pakaian parpol.

“Saya yakin bukan instruksi dari partai politik. Itu betul-betul murni insiatif masyarakat. Jadi mereka yang berinisiatif menggunakan atribut partai karena telah saya cek hanya dari daerah tertentu, jadi bukan karena instruksi pengurus dari pusat,” terangnya. ( kutip : merdeka )

Bagikan ;