Romy: Sikap Menkum HAM Ciptakan Kepastian Hukum

Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy (Romy) menilai, sikap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly yang hanya mengakui pengurus DPP PPP hasil muktamar VIII Surabaya, sudah tepat.

“Langkah menkum HAM mempertahankan keputusannya tanggal 28 Oktober 2014 tentang Kepengurusan DPP PPP 2014-2019, sangat diapresiasi,” ujar Romy, di Jakarta, Sabtu (15/11).

Menurutnya, sikap tersebut tepat karena memberikan kepastian hukum kepada setiap penyelenggara negara di seluruh tingkatan, tentang siapa DPP PPP yang sah dan mengikat secara hukum, sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht) selama 1 sampai 2 tahun mendatang.

“Sesuai ketentuan Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dr KKN, Menkum HAM nyata-nyata menegakkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Naik (AAUPB),” tandas Romy.

Melalui ketetapan tersebut, Menkum HAM telah menegakkan asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, dan asas kepentingan umum. Terlebih, sesuai UU Nomor 2 Tahun 2008 juncto UU Nomor 2 Tahun 2011, adalah mustahil keberadaan parpol tanpa kepengurusan yang sah dan berlaku.

“Karena jika itu terjadi, landasan keberadaan 39 anggota F-PPP DPR, 134 anggota F-PPP DPRD provinsi, dan 1.126 anggota F-PPP DPRD kabupaten atau kota di seluruh Indonesia, tentulah tidak ada,” tegas Romy.

Sikap Menkum HAM Yosanna juga memastikan tertib penyelenggaraan negara atas adanya kewajiban pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Parpol berdasarkan ketentuan PP Nomor 5 Tahun 2009 juncto PP Nomor 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Parpol.

Selaian itu, sikap Tindakan Menkumham juga memastikan tak satupun kepentingan umum terganggu, karena sesuai ketentuan asas praduga rechtmatig di pasal 67 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, bahwa Gugatan tidak membatalkan sebuah keputusan Pejabat TUN.

“Dengan demikian, tindakan Menkum HAM menjamin terselenggaranya kepentingan umum yang berhubungan dengan daya berlaku kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan di seluruh tingkatan,” ujarnya.

Atas sikap itu, Romy mengimbau seluruh warga PPP hendaknya mematuhi dan mengamankan berlakunya SK Menkum HAM tanggal 28 Oktober 2014 tentang Kepengurusan DPP PPP, memastikan soliditas organisasi, serta beraktivitas seperti biasa.(kutip : gatra )

Bagikan ;