Presiden Tengahi Kisruh Gubernur Vs DPRD Jakarta

Presiden Joko Widodo meminta  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)  dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengakhiri dan menyudahi konflik antara pemerintah DKI Jakarta dan DPRD Jakarta. Presiden berharap dengan telah disahkannya APBD 2015 maka semua fokus bekerja untuk kepentingan masyarakat DKI Jakarta.

“APBD 2015 seluruh prosesnya harus segera diselesaikan secepatnya. Kemudian langsung bisa kerja, langsung bisa kirimkan kepada masyarakat, program-program yang telah ditentukan. Saya meminta keduanya bekerja untuk masyarakat. Bekerja untuk DKI. Poin yang pertama, secepat-cepatnya (harus diselesaikan),”kata Presiden Joko Widodo usai mengadakan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (14/4).

Presiden Jokowi sengaja memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi ke Istana Merdeka. Mereka  asyik mengobrol di teras belakang  Istana Merdeka ditemani secangkir kopi hitam dan teh. Sesekali ketiga orang itu tertawa terbahak-bahak saat salah satu di antaranya berbicara.

Namun ketika Jokowi menunjukkan wajah seriusnya, Ahok dan Prasetyo tampak khidmat mendengarkan. Keduanya mengangguk saat Jokowi mengakhiri pembicaraannya. Perbincangan berlangsung kurang-lebih satu jam 30 menit. Jokowi menyebutkan pertemuan itu merupakan audiensi. Tujuannya, membicarakan dan mencari solusi atas konflik antara DPRD dan Gubernur DKI Jakarta.

Presiden menekankan tiga hal dalam pertemuan itu. Pertama, Pertama, pencairan APBD 2015 harus segera dilakukan. “Agar mereka bisa langsung bekerja dan anggaran kemudian diserap untuk kebutuhan masyarakat,” kata Jokowi. Kedua, konflik harus cepat diselesaikan. Kepada Prasetyo, Jokowi meminta agar penggunaan hak menyatakan pendapat Dewan dapat diselesaikan dengan baik. “Hak menyatakan pendapat itu bisa diselesaikan dengan cara yang baik, musyawarah yang baik.”

Instruksi ketiga Jokowi menyangkut penggunaan APBD 2016. Jokowi mengatakan DKI Jakarta harus kembali menggunakan payung hukum peraturan daerah dalam menentukan rancangan anggaran tahun depan. Dengan begitu, masukan dan aspirasi DPRD bisa ditampung dalam penyusunan rancangan anggaran itu.

Sebagaimana diketahui, dalam beberapa waktu terakhir hubungan antara Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD DKI kurang harmonis. Setelah menolak mengesahkan Perda tentang APBD DKI 2015, DPRD DKI dalam kesimpulannya terkait penggunaan hak angket telah menyatakan Gubernur DKI bersalah. Atas hal ini, sejumlah fraksi DPRD DKI mempertimbangkan penggunaan hak menyatakan pendapat kepada Gubernur DKI.

Terkait dengan APBD DKI 2015, berdasarkan rapat terakhir evaluasi Pergub APBD DKI 2015 pada Jumat (10/4) dengan Kemendagri,  DKI mendapatkan persetujuan APBD sebesar 69,28 triliun rupiah . Jumlah tersebut didapat dari akumulasi pagu belanja APBD 2014 sebesar  63,65 triliun rupiah ditambah pengeluaran pembiayaan Peraturan Gubernur  (Pergub) 2015 sebesar  5,63 triliun rupiah.

Suara Megawati

Ahok mengatakan pertemuan di Istana Merdeka   dengan Presiden Jokowi itu menghasilan sejumlah keputusan. Salah satunya, PDI Perjuangan tak akan mendukung penggunaan hak menyatakan pendapat yang kini tengah direncanakan sejumlah politikus DPRD DKI.

Ahok juga menyebutkan hasil mediasi diyakini tak akan membuat masalah baru dengan anggota DPRD. Ahok percayai, sebagai mantan kolega, Jokowi telah melakukan hal yang terbaik. Ahok juga yakin keputusan Jokowi ini juga sudah mendapat persetujuan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Sekalipun Jokowi bukan pengurus PDI Perjuangan, Ahok yakin suara Jokowi senada dengan suara Megawati Soekarnoputri.

“Suara Pak Jokowi ya saya yakin sama dengan Bu Mega,” kata Ahok. Secara pribadi, Prasetyo menyatakan tidak ada masalah pribadi dengan Ahok. Meskipun begitu, Ahok menyangsikan respons anggota pimpinan Dewan lain, seperti  Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik dan Abraham Lunggana alias Lulung. “Pak Prasetyo tidak ada masalah, tapi kalau yang sedikit bermasalah itu Taufik dan Lulung,” ucap Ahok .

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi berjanji  akan mengkomunikasikan ihwal pembatalan penggunaan hak menyatakan pendapat itu kepada semua anggora dan fraksi di parlemen. Menurut dia, itu juga merupakan pelaksanaan instruksi dari Presiden Jokowi.

“Yang jelas, kami tidak ada maksud pemakzulan. Kami mau DKI segera kerja. Saya akan rapatkan dengan pimpinan dan fraksi. Angket kan ada. Nanti ada rujukan lagi. Nah, coba saya minimalisasi. Saatnya membangun Jakarta-lah.

” Menurut Prasetyo, konflik berkepanjangan antara DPRD dan Gubernur sudah tak perlu diperpanjang. “Kayak infotainment-lah ini. Gubernur juga jangan dipancing lagi mengeluarkan pernyataan yang beda nantinya. Akhirnya repot semua.” ( kutip : koranJakarta )