PPP Siapkan Draf Revisi UU Ormas

Jakarta – PPP akan mengajukan revisi UU tentang Ormas ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018. Draf revisi UU Ormas tengah disiapkan partai berlambang Kakbah ini.

“PPP akan mengambil inisiatif untuk mengajukan revisi UU yang merupakan pengesahan dari Perppu Ormas dan PPP saat ini sedang menyusun naskah akademik dan draf RUU untuk perubahan atas UU Perppu ormas tersebut,” ujar Sekjen PPP Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10/2017).

PPP menyebut revisi UU Ormas masih dapat dimasukkan dalam Prolegnas 2018. Agar segera masuk Prolegnas, PPP juga mengharapkan langkah cepat dari pemerintah segera memberi nomor bagi UU Ormas.

“Saat ini prioritas untuk 2018 kan sedang disusun oleh Baleg, tentu masih terbuka. Kami berharap setelah kemarin itu disetujui dengan rapat paripurna dan jadi UU, maka segera diberi nomor, tentu juga ditandatangani oleh Presiden dan juga Menkum HAM sehingga kami juga bisa membawa dan menempatkannya sebagai RUU perubahan atas UU nomor sekian,” ucap Arsul.

Arsul menyebut salah satu poin terpenting dari revisi UU Ormas ialah proses peradilan atas pembubaran ormas yang hilang. Arsul menjelaskan, PPP akan mencari solusi permasalahan ini.

“Kita lihat tengah-tengahnya. Nah, seperti apa? Tengah-tengah contoh itu misalnya peringatannya cukup sekali, kemudian proses pengadilan tetap ada tapi diberi waktu seperti di UU Politik, sengketa di parpol itu diadili tingkat pertana 30 hari, kemudian di MA 60 hari. Nah, itu kan bisa kita perpendek 60 hari jadi 30 hari misalnya,” tutur Arsul.

Sebelumnya, Fraksi Gerindra dan PAN juga menolak UU Ormas yang baru. Dua fraksi ini akan mengusulkan revisi UU Ormas masuk Prolegnas di DPR. (kutip :detik.com )

Bagikan ;