PPP Sepakat Ketua DPR Dijabat Pemilik Kursi Terbanyak

Fraksi PPP sepakat UU 17/2014 tentang MPR, DPR DPD dan DPRD (MD3) direvisi. Namun begitu, partai berlambang kabah itu ingin agar revisi itu dilakukan sesuai prosedur yang ada.

“PPP sepakat dengan revisi UU MD3 tapi agar prosedural, usulan tersebut perlu masuk prolegnas 2017,” ujar Wakil Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (9/12).

Menurutnya, sejauh ini sudah terjalin komunikasi antara Fraksi PPP dengan Fraksi PDIP terkait revisi UU MD3.

Dari komunikasi yang dilakukan tersebut, ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, penambahan kursi wakil ketua DPR RI, yang kedua kocok ulang pimpinan dewan.

“PPP lebih sepakat agar kursi ketua DPR diberikan pada pemilik kursi terbanyak di DPR,” tegas anggota Komisi II DPR RI

“Secara konten, revisi tidak sekadar dimaksudkan untuk menambah kuota pimpinan saja, tapi juga perlu dirumuskan kembali mengenai komposisi pimpinan DPR. Maka idealnya, ketua DPR dijabat oleh partai pemilik kursi terbanyak di parlemen seperti yang diterapkan pada DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Seperti yang diterapkan pada Pemilu 2009 bahwa paket pimpinan DPR diberikan kepada 5 parpol pemilik kursi terbanyak sesuai urutan,” pungkasnya ( kutip : RMOL )

Bagikan ;