PPP Prioritaskan Usung Kader Internal di Pilkada jika Peroleh 20 Persen Kursi DPRD

Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan memberikan kelonggaran bagi pengurus daerah untuk mengusung kader internal sebagai calon kepala daerah saat pilkada serentak nanti. Namun, kelonggaran itu hanya diberikan bagi daerah yang perolehan kursi di DPRD mencapai 20 persen.

Hal tersebut disampaikan Ketua Steering Committee Rapat Koordinasi Nasional PPP, Rusli Effendi, saat membacakan hasil keputusan Rakornas. Rapat yang dilangsungkan selama dua hari sejak kemarin itu, menghasilkan sejumlah keputusan yang terkait persiapan PPP dalam menghadapi penyelenggaraan pilkada serentak pada Desember 2015 mendatang.

“Sedangkan, daerah-daerah yang perolehan kursi DPRD tidak mencapai 20 persen, maka dapat mengusung figur eksternal maupun kader internal,” kata Rusli di Hotel Le Dian, Serang, Banten, Selasa (17/3/2015).

Sekjen PPP versi Muktamar Surabaya Aunur Rofiq, Ketua Steering Committee Rakornas PPP Rusli Efdendi, Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya M Rommahurmuziy dan Ketua DPW PPP Banten Mardiono saat menutup pelaksanaan Rakornas PPP di Hotel Le Dian, Serang, Banten, Selasa (17/3/2015).

Rusli menuturkan, setiap calon kepala daerah yang hendak diusung DPW PPP harus memperhatikan lima aspek, yakni integritas, kapasitas, loyalitas, akseptabilitas dan elektabilitas. Di samping itu juga mereka harus mendapatkan persetujuan dari DPP.

Rusli menambahkan, dalam waktu dekat koordinator bidang pemenangan pemilu DPP PPP akan segera melakukan konsolidasi dengan kekuatan di daerah. Konsolidasi itu dilakukan untuk membuat peta serta survei kekuatan politik, sosialisasi penunjuk pelaksanaan dan UU Pilkada serta peraturan KPU terbaru terkait pelaksanaan pilkada.

“DPP kan melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi pemenangan pilkada dengan maksud konsolidasi menuju Pemilu 2019,” katanya.

Realistis

Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya, M Rommahurmuziy mengatakan, pada pelaksanaan pilkada serentak pertama, PPP menargetkan dapat menempatkan 75 kadernya untuk duduk sebagai kepala daerah. Target tersebut dinilai cukup realistis.

“Untuk menghadapi pilkada serentak 2015, PPP memiliki modal 30 kursi DPRD provinsi dan 545 kursi DPRD kabupaten/kota,” katanya.

Sementara itu, proses pendaftaran calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah mulai dibuka sejak 17 Maret 2015 hingga 30 April 2015. Rommy menegaskan, hingga kini kepengurusan PPP yang sah yakni hasil Muktamar Surabaya. Meski pun sudah ada hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memenangkan gugatan kubu Djan Faridz, putusan itu dianggap belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

“Karena pihak sana telah mengajukan upaya hukum banding di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara,” katanya.

Bagikan ;