PPP Minta Ahok Tegakkan Permendag Tentang Minuman Beralkohol

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Belly Bilalusalam mendesak Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama agar menegakkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Perdagangan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

“Pemprov DKI harus tegas terhadap minimarket yang masih menjual minuman beralkohol, sesuai Permendag tersebut!” katanya kepada citraindonesia.com melalu BlackBerry Messenger, Jumat (23/1/2015).

Anggota Fraksi PPP DPRD DKI ini menegaskan, berdasarkan Permendag tersebut minimarket jelas tidak boleh menjual minuman beralkohol jenis golongan apa pun, termasuk bir.

Pengecer minuman beralkohol skala minimarket atau pengecer lainnya paling lambat tiga bulan setelah aturan itu berlaku harus sudah menarik produk minuman beralkoholnya dari peredaran.

“Kira-kira pada April kami harap minimaket (di Jakarta) harus sudah bersih dari minuman beralkohol, dan Pemprov DKI harus tegas kepada setiap minimarket. Jika masih ada minimarket yang menjual minuman beralkohol, harus dikenakan sanksi tegas dengan mencabut izin operasi minimarket tersebut,” tegasnya.

Sebelumnya, dalam sidang paripurna DPRD pada Selasa (20/1/2015), Ahok mengatakan bahwa dirinya akan tetap mengizinkan minimarket di Jakarta menjual minuman beralkohol asalkan dengan kadar alkohol maksimum 5%.

“Terkait minimarket yang beroperasi 24 jam, dapat saya jelaskan bahwa kebijakan penjualan miras di minimarket di DKI Jakarta dilakukan dengan sangat ketat dan selektif, yaitu dengan kadar alkohol 5%,” kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Ia menambahkan, penjualan miras itu pun hanya diperbolehkan di minimarket yang letaknya jauh dari rumah ibadah dan juga sekolah. Selain itu, pemilik minimarket juga wajib memisahkan minuman beralkohol serta minuman lainnya di dalam lemari pendingin.

Warga yang boleh membeli miras, lanjut Ahok, hanyalah yang berusia di atas 18 tahun. Bahkan, sejumlah minimarket yang berbasis kafetaria baru bisa menjual minuman alkohol tersebut dengan syarat bahwa konsumen menunjukkan KTP.

Hingga kini peredaran miras berkadar alkohol rendah memang masih menjadi kontroversi karena meski minuman jenis ini dapat merusak genarasi muda, namun di sisi lain mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD) bagi Pemprov DKI.

Pada Desember 2014 silam Wakil Ketua Komite III DPD RI, Fahira Idris sempat berang ketika Ahok mengeluarkan pernyataan yang meminta pemerintah melegalkan penjualan miras.

“Pernyataan seperti itu tidak bijak keluar dari mulut seorang kepala daerah,” kecamnya (kutip : citraindonesia )

Bagikan ;