PPP Desak PKPU 9/2015 Direvisi

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar VIII Surabaya yang dipimpin Romahurmuziy alias Romi mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) merevisi aturan tentang keharusan adanya putusan inkrah atau islah bagi parpol yang tengah bersengketa agar dapat ikut Pilkada 2015.

Ketua Steering Committe Rapimnas II PPP Isa Muchsin mengatakan, desakan itu menjadi salah satu poin kesimpulan Rapimnas yang berlangsung 13-14 Juli 2015 lalu.

“Kami mendesak KPU untuk merevisi PKPU Nomor 9 tahun 2015, khususnya ketentuan terkait kepengurusan partai politik yang bersengketa,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (15/7).

PPP kubu Romi menilai pasal 36 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan KPU Nomor 9/2015 yang mengharuskan adanya putusan inkrah atau islah bagi parpol yang pengesahan kepengurusannya tengah dipersengketakan bertentangan dengan pasal 23 ayat 3 Undang-Undang Partai Politik.

Pasal 23 ayat 3 UU Parpol menyebutkan susunan kepengurusan baru parpol ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM.

“Hal itu juga dijabarkan dalam pasal 34 ayat 1 PKPU 9/2015 bahwa KPU berkoordinasi dengan menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan partai politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran pasangan calon kepala daerah,” jelas Isa.

Sehingga, PKPU tersebut harus segera direvisi.

“DPP PPP telah mengusulkan materi revisi untuk mendapat tanggapan segera dari KPU,” bebernya.

Selain itu menurut Isa, Rapimnas II PPP juga menyampaikan somasi terbuka kepada KPU yang diikuti oleh somasi terbuka seluruh Dewan Pimpinan Wilayah tingkat provinsi dan Dewan Pimpinan Daerah tingkat kabupaten/kota yang akan mengikuti Pemilukada 2015. Agar dalam penyusunan PKPU sebagai revisi PKPU 9/2015 tetap mengacu pada seluruh peraturan perundang-undangan.

Lebih jauh, tambah Isa, Rapimnas II PPP berkesimpulan bahwa kepengurusan PPP di bawah kepemimpinan Romi adalah sah. Hal ini berdasarkan Muktamar VIII yang digelar 15-17 Oktober 2014 di Surabaya, serta SK Menkumham Nomor M.HH-07.AH.11.01 tertanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan DPP PPP.

Hal itu diperkuat putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta yang menyatakan SK Menkumham tersebut adalah sah sebagaimana membatalkan gugatan pengurus PPP hasil Muktamar VIII Jakarta di bawah kepemimpinan Djan Faridz.

“Kepengurusan PPP hasil Muktamar VIII Surabaya sebagai satu-satunya kepengurusan yang sah dan berhak mengikuti Pilkada 2015,” tegas Isa. ( kutip RMOL )

Bagikan ;