PPP Dukung Menkeu Beri Sanksi DKI Karena Penyerapan Anggaran Rendah

Desakan agar Kementerian Keuangan (Kemenkeu), memberikan sanksi tegas kepada Pemprov DKI Jakarta, atas rendahnya penyerapan anggaran semakin menguat. Kali ini datang dari kalangan politisi di Ibu Kota. Mereka menilai, predikat Jakarta sebagai provinsi dengan penyerapan terendah patut mendapatkan sanksi.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta versi Romahurmuziy, Abdul Azis, mengatakan saat ini perlambatan ekonomi Indonesia disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya belum maksimalnya pengeluaran belanja pemerintah daerah, yang saat ini ‘menganggur’ mencapai Rp 273 triliun.

“Berdasarkan rilis kemenkeu RI, DKI Jakarta merupakan provinsi dengan posisi simpanan terbesar, dan terancam sanksi tindakan pemerintah pusat, sebagaimana diperintahkan presiden kepada Menteri Keuangan,”. Ujar Azis melalui rilis yang diterima indopos.co.id , Rabu (26/8).

Berangkat dari sana, PPP DKI Jakarta mendorong Pemda DKI Jakarta untuk bekerja lebih keras merealisasikan belanja daerah Tahun Anggaran 2015, yang baru terserap kurang dari 20 persen. Karena uang belanja daerah merupakan amanah rakyat melalui pajak, yang harus digunakan maksimal untuk kepentingan rakyat.

“Tidak digunakannya uang pajak yang sudah dibayarkanrakyat, pada hakekatnya merupakan penyalahgunaan amanah rakyat,” sambungnya

Lebih lanjut Azis mengatakan, PPP DKI Jakarta mendukung penerapan sanksi tegas sebagaimana diperintahkan presiden kepada Menkeu. Azis juga meminta agar Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta bahu membahu dan bekerjasama dengan baik, agar pencapaian penggunaan anggaran Tahun Anggaran 2015 dapat melebihi tingkat Realisasi tahun anggaran 2014. “Semua demi berjalanya program pembangunan untuk kepentingan masyarakat Jakarta,” tuturnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah, menyebut selama ini Pemprov setiap merencanakan anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), tidak serta merta langsung ada dengan jumlah yang sama.

“Sekarang gini, ini kan anggaran kita kan masih ekspektasi. Jadi kalau kita anggarin di perubahan jadi Rp 65 triliun, uang segitu itu belum ada. Jadi sambil kita mungut pajak, sambil kita mengerjakan pekerjan. Beda nih, bukannya uang itu sudah ada, tapi masih rencana,” kata Saefullah.

“Semua begitu kan. Ya nggak bisa divonis begitu saja. Harus dibicarakan dulu,” ujarnya.

Dikabarkan, Kementerian Keuangan (Kemkeu) merilis belasan daerah di Indonesia yang masih lamban dalam hal penyerapan anggaran belanja 2015. Dalam catatannya, DKI Jakarta menjadi provinsi yang sampai saat ini paling lamban dalam membelanjakan anggarannya.

Sementara urutan kedua ditempati oleh Provinsi Jawa Barat, disusul Riau, Papua dan Kalimantan Timur. Sedangkan untuk daerah dengan tingkat administrasi kabupaten, urutan teratas yang paling lamban penyerapan anggarannya diisi oleh Kabupaten Kutai Kertanegara, Malang, Bengkalis, Berau, dan Bogor.

Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro pun meminta pemerintah provinsi dan kabupaten dengan tingkat serapan paling lamban segera membelanjakan anggarannya sesuai dengan yang direncanakan.

“Dana ini adalah hak masyarakat untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan pelayanan. Bukan hanya diendapkan di perbankan saja seperti Kabupaten Kutai Kertanegara,” ujar Bambang.

( kutip ; indopos )

Bagikan ;