PPP Ajak Bicara Ombudsman soal Pelanggaran Anies-Sandi

Jakarta – Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mewacanakan pengajuan hak interpelasi atas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Ombudsman RI soal penataan Tanah Abang yang dianggap melawan hukum. DPP PPP akan mengkaji rekomendasi itu sebelum bersikap.

“PPP akan mempelajari lebih dulu rekomendasinya secara menyeluruh dan, apabila perlu, mengundang Ombudsman untuk mendengar penjelasan lebih lanjut sebelum tentukan sikap,” kata Sekjen PPP Arsul Sani kepada wartawan, Senin (26/3/2018).

Ombudsman menyatakan penataan pedagang kaki lima di Jl Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, menyalahi aturan (maladministrasi). Mereka menyatakan penataan PKL Tanah Abang perlu ditata ulang.

Evaluasi total penataan ulang Jalan Jatibaru Raya adalah saran Ombudsman yang pertama. Saran kedua, Pemprov DKI perlu segera menentukan masa penyesuaian kebijakan soal Jalan Jatibaru Raya selama 60 hari.

Bagi Arsul, PPP akan bersikap objektif. Dia belum akan mengeluarkan arahan kepada Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta terkait apakah mengikuti atau menolak wacana interpelasi itu.

Wacana hak interpelasi itu sendiri digaungkan Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta melalui Ketua Fraksi Bestari Barus.

“Intinya, PPP ingin semuanya disikapi secara proporsional,” sebut Arsul.

Wacana interpelasi atas Anies dan Wagub DKI Sandiaga Uno memang bergulir di partai-partai tingkat Jakarta. Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Rommy) menyatakan tak setuju bila Anies langsung diinterpelasi.

“Sebelum interpelasi, ada baiknya hak bertanya terlebih dahulu digunakan. Pak Anies juga bisa secara elegan memberi jawaban. Baru kemudian, kalau tidak terpuaskan, silakan bila ada prosedur kedewanan yang akan dilanjutkan,” tutur Rommy di gedung DPP PPP, Jl Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (26/3/2018).

Wacana interpelasi ini bermula dari laporan akhir Ombudsman yang menyatakan kebijakan penataan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, melawan hukum. Jabatan Anies sebagai gubernur terancam bila laporan Ombudsman diabaikan. Lantas sejumlah partai di DPRD DKI mulai membicarakan penggunaan hak interpelasi atas Anies.

“Saya kira masih terlalu pagi membicarakan itu,” kata Rommy.

PPP lebih menginginkan stabilitas pemerintahan di Jakarta. Pembangunan Ibu Kota perlu dibebaskan dari gangguan, termasuk gangguan dari Dewan.

“Tapi, yang paling pasti, Jakarta membutuhkan segera sentuhan-sentuhan tangan dingin Pak Anies untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Jangan sampai agenda-agenda yang telah dijanjikan kemarin tertunda hanya karena perbedaan yang secara instrumental di tingkat Dewan tidak terselesaikan,” sebutnya.

Secara khusus, Rommy bahkan menaruh perhatian terhadap realisasi janji Anies-Sandiaga Uno di Jakarta. Program yang dinantikannya terealisasi adalah program rumah DP 0 rupiah.

“Jakarta juga memiliki agenda serius, yang saya kira salah satu masterpiece akan terbentuk bila terealisasikan adalah rumah dengan DP 0 persen yang sampai hari ini kita belum melihat implementasi nyata dari janji itu. Kita masih menunggu,” tegas Rommy. ( kutip : detik.com )

Bagikan ;