Paska Disahkan, APBD 2015 Diwarnai `Keganjilan`

Wakil Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, Mohammad Taufik menyampaikan beberapa catatan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di dalam APBD DKI 2015 untuk segera ditindaklanjuti. Hal tersebut disampaikan saat rapat paripurna, gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (27/1/2015).

Adapun 13 catatan DPRD DKI kepada Pemprov DKI Jakarta itu seperti penyelenggaraan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang masih banyak ditemukan masalah, peningkatan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi moderen, ‎melanjutkan rencana pembangunan stadion olahraga Taman BMW yang hingga kini masih bersengketa hukum, dan pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk sekolah swasta sebagai pengganti Biaya operasional Pendidikan (BOP) yang dipandang belum mengakomodir kepentingan kelembagaan sekolah.

Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta. (HarianTerbit)

Kemudian pelaksanaan pembebasan lahan untuk pelebaran jalan, pemakaman, dan ruang terbuka hijau; ‎peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan sistem transportasi terpadu; pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi di wilayah Kepulauan Seribu; optimalisasi perluasan dan penambahan jaringan jalan dan Missing Link, prioritas penambahan armada angkutan Transjakarta, dan Penataan trayek serta peremajaan angkutan umum; ‎penataan kampung dan kampung kumuh yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan melalui penataan prasarana umum yang ada dilingkungannya; serta persoalan sampah di DKI Jakarta yang sampai saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan.

“Walaupun anggaran pengelolaan sampah setiap tahun mengalami peningkatan,” kata Taufik.

Selanjutnya upaya peningkatan pengawasan pemanfaatan rumah susun dengan pembuatan kartu penghuni rusun multifungsi dan peningkatan pengamanan terhadap asset rusun dengan pemasangan CCTV, pemberian ‎anggaran kesejahteraan Pengurus RT/RW dan penanggulangan bencana bagi Camat dan Lurah.‎ Terakhir, DPRD menyoroti kegiatan pembangunan LRT (light rail transit) yang dimasukkan ke dalam RAPBD 2015.

“DPRD memandang program itu terlalu terburu-buru karena belum ada penjelasan tentang skema operasional dan subsidi tarif proyek LRT kepada DPRD,” kata Wakil Ketua DPRD DKI tersebut.

Semula Pemprov DKI mengajukan Rp76T untuk APBD 2015 ini. Namun setelah dibahas, akhirnya hari ini, Pemprov DKI serta DPRD DKI menyepakati total APBD DKI 2015 menjadi Rp73,083T.

Dari jumlah tersebut dirincikan untuk pendapatan daerah sebesar Rp63,801T, belanja daerah sebesar Rp67,446T dan defisit sebesar Rp3,645M, serta pembiayaan daerah Rp3,645M.

Untuk pembiayaan daerah, dirincikan kembali menjadi penerimaan pembiayaan Rp9,282T dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2014 Rp8,983M, dan pinjaman Jakarta Emergency Dredging Iniciative (JEDI) Rp298,57M.

Selanjutnya, pengeluaran pembiayaan Rp5,636M dengan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Rp5,627M dan pembayaran pokok utang Rp9M.

APBD yang disahkan oleh DPRD, belum begitu matang dibahas antara DPRD dan dinas terkait. Walaupun ada pembahasan, proses atau acaranya hanya seperti laporan dari dinas atau skpd kepada DPRD. Dan masih banyak dalam APBD yang perlu dibongkar atau dugaan korupsi.

Dalam rapat paripurna pengesahan, rancangan peraturan daerah APBD DKI 2015 dapat disetujui dan ditingkatkan menjadi Perda APBD. Rapat tersebut juga dihadiri 86 dari 106 anggota Dewan secara keseluruhan. Ahok juga memberi apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD DKI atas pengesahan tersebut.

Dalam sambutannya, Ahok juga akan menjadikan saran, komentar, dan rekomendasi Dewan yang disampaikan selama proses penyelesaian dan persetujuan Raperda tentang APBD sebagai acuan untuk ditindaklanjuti.

“Terima kasih atas perhatian dan kesungguhan dalam mencermati substansi materi rancangan peraturan daerah tersebut. Dengan demikian, pada hari ini persetujuan DPRD Provinsi DKI Jakarta dapat diberikan,” demikian Ahok.

Ada Yang ‘Ganjil’

Sementara itu, Koordinator Advokasi dan Investigasi Seknas Fitra, Ucok Sky Khadafi menilai bahwasanya, APBD yang disahkan oleh DPRD, belum begitu matang dibahas antara DPRD dan dinas terkait.

Menurutnya, walaupun ada pembahasan, proses atau acaranya hanya seperti laporan dari dinas atau skpd kepada DPRD. Dan masih banyak dalam APBD yang perlu dibongkar atau dugaan korupsi.

“Pada tahun 2014, APBD Jakarta sebesar Rp72,9T. Dan baru direalisasikan sebanyak 40 persen. Tapi, dalam APBD 2015, yang baru disahkan, sisa anggaran (silpa) hanya sebesar Rp8,9T,” ungkapnya saat dihubungi di Jakarta, selasa (27/2015).

Dirinya melihat, sisa anggaran sebesar Rp8,9T merupakan suatu keganjilan yang harus dibongkar oleh DPRD. Oleh karena, kalau APBD 2014 sebesar Rp72,9T, dan direalisasi sebesar baru 40 persen saja, berarti ada sisa anggaran diperkirakan sebanyak Rp28T, bukan Rp8,9T.

“Kalau tetap Rp8,9T, DPRD dan pemerintahan Ahok, tetap harus menjelaskan kemana disimpan sisa dari anggaran silpa sebesar Rp19,1T yang diperkirakan tidak tercatat dalam APBD 2015 yang baru disahkan ini. Kalau tidak dijelaskan, ini namanya bagi-bagi jatah anggaran antara pemerintahan ahok dengan DPRD,” ujarnya.

Ucok sekaligus menyesalkan, mengapa DPRD tidak membongkar sisa anggaran sebesar Rp19,1T. Harus DPRD itu teliti dalam hitung menghitung sisa anggaran APBD 2014 ini.

“Bukan hanya menerima begitu saja keganjilan Silpa sebesar Rp8,9T,” ungkapnya.

Diketahui bahwa, APBD 2015 mengalami keterlambatan pengesahan dan mendapat surat teguran dari Kemendagri. Pemprov DKI seharusnya sudah menyerahkan APBD yang telah disahkan oleh DPRD DKI paling lambat 31 Desember 2014 lalu.

Kendati demikian, secara umum, APBD 2015 mengalami peninkatan sebesar 20 persen dari APBD Perubahan 2014.

 

(kutip : terbit )