Muswil PPP Jakarta Digelar

JAKARTA – Musyawarah Wilayah (Muswil) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi DKI Jakarta, versi Ketua Umum Muktamar VIII Surabaya Romahurmuziy atau Romi digelar. Dalam muswil tersebut, Romi membuka acara dan berpidato panjang lebar dihadapkan ratusan kader yang menjadi peserta.

Dia menyatakan, tidak ada PPP selain di bawah kepemimpinannya yang diakui oleh negara. “Tidak ada PPP kedua dan ketiga, hanya ada satu PPP. PPP kita ini diakui oleh negara melalui disahkan oleh Menkumham (Yasonna H Laoly) dan termuat dalam Lembaran Negara Nomor 90 Tahun 2014,” ucap politisi yang akrab disapa Romi di lokasi Muswil di kawasan Cililitan, Jakarta Timur, Senin (23/2).

Dijelaskan Romi, saat PPP menggelar musyawarah kerja nasional (mukernas) pertengahan Februari kemarin, ada 2 pejabat negara yang hadir. Yakni, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam‎) Tedjo Edhy Purdijatno dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Itu dibuktikan dengan saat kita menggelar mukernas pertama kita hadir 2 pejabat penting negara. Ada Pak Menko Tedjo dan ditutup oleh Pak Wapres JK. Itu menandai hanya ada satu PPP,” ujar dia.

Karena itu, Romi berharap kader-kader partai berlambang Kabah di seluruh daerah tidak usah gusar menghadapi konflik internal yang terjadi hingga saat ini.

PPP mengalami kisruh dualisme. Pertama, PPP di bawah kepemimpinan Romahurmuziy menggelar Muktamar VIII di Surabaya, Jawa Timur pada 15-18 Oktober 2014. Kedua, PPP kubu Djan Faridz yang mengadakan Muktamar VIII di Jakarta, 30 Oktober-2 November 2014.

“Kader-kader PPP semua mengakui jika sudah lelah mengikuti dinamika politik yang terjadi di PPP. Saya tegaskan lagi tidak ada PPP kedua dan ketiga dan hanya ada 1 PPP kita yang sudah ada dalam lembaran negara,” tandas Romahurmuziy.

Sekretaris DPW PPP DKI Jakarta, Abdul Azis, yang menjadi salah satu kandidat Ketua Umum DPW PPP DKI Jakarta, menambahkan, seusai muktamar PPP di Surabaya, dilanjutkan Mukernas di Jakarta beberapa waktu lalu. Kemudian, untuk Muswil PPP Jakarta ini menjadi yang pertama di Indonesia, karena daerah lain belum.

“Setelah Jakarta daerah lain juga akan menyusul,” ucapnya. Dilanjutkanya, dalam Muswil kali ini, pihaknya juga akan membahas beberapa hal terkait PPP dan masalah DKI secara umum. “Kita membahas masalah DKI karena menurut kami memang masih banyak yang perli dibenahi,” tandas Azis, yang juga menjabat Sekretaris NGO Jakarta Budget Watch (JBW) ini

( kutip : indopos )