Muktamar VIII PPP Hasilkan 11 Rekomendasi untuk Jokowi-JK

JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah selesai menyelanggarakan perhelatan Muktamar VIII dengan ditunjuknya M Romahurmuziy (Romi) sebagai Ketua Umum PPP secara aklamasi.

Wakil Ketua Steering Committee (SC) Muktamar VIII PPP‎ Reni Marlinawati mengatakan, selain dipilihnya Romi, PPP juga menyampaikan 11 rekomendasi untuk pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Romahurmuziy Terpilih Secara Aklamasi menjadi Ketum PPP dalam Muktamar VIII (foto: Antara)

Pertama, PPP secara tegas menyatakan diri berada dan mendukung penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan berkepribadian.

“Dukungan itu dengan prinsip, yaitu amar ma’ruf nahi munkar,” ujar Reni di perhelatan Muktamar VIII PPP di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta, Minggu (10/4/2016).

(Baca Juga: Secara De Facto PPP Sudah Islah!)

Presiden Joko Widodo menghadiri pembukaan Muktamar VIII PPP, di Asrama Haji, Jakarta, Jum’at (8/4). Republika/Rakhmawaty La’lang

Kedua, PPP mengajak semua elemen bangsa, terutama konstituen dan kader PPP, untuk segera mengakhiri segala macam perbedaan akbat Pemilihan Umum Presiden 2014. “Lalu secara bersama-sama menatap ke depan guna membangun bangsa dan Negara Republik Indonesia,” katanya.

Ketiga, PPP mendukung revisi undang-undang pemilihan umum kepala daerah (Pilkada), yang memuat pengaturan tentang perlakuan negara terhadap politik yang sedang dalam ketentuan hanya kepengurusan partai yang telah berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM sejalan dengan Azas kepastian hukum yang menjadi kewajiban pemerintah sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Negara.

Kempat, mendorong pemerintah untuk melaksanakan percepatan reformasi agraria, redistribusi aset produktif dengan upaya antara lain mendorong pengalihan pengelolaan hutan kepada rakyat, membangun sepanjang kawasan perbatasan sebagai etalase ekonomi nasional ketahanan pangan dan energy, sekaligus area pertahanan dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi. ( kutip : okezone )

Penutupan Muktamar VIII PPP, oleh Wakil Presiden, Bpk M Jusuf Kalla ( Foto: Bagus PN/detikcom)