KPUD DKI Jakarta Berpegang Pada SK Kemenkumham

Bantah Pemberitaan yang Menyebut KPUD Hanya Akui PPP Kubu Lulung

Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LP2) Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta, kubu Abdull Azis, Ikhwan Jayadi, meyakini Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta, akan berpegang kepada Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dengan begitu, PPP kubunya dapat mengikuti pemilihan kepala daerah serentak Desember tahun ini. Adanya pemberitaan yang menyebut KPUD DKI hanya mengakui PPP versi Abraham Lunggana alias Haji Lulung dan tidak mengakui PPP versi Abdul Azis, dinilai tidak benar.

“Kami sudah konfirmasi langsung kepada Ketua KPUD DKI Sumarno dengan mengutus Sekretaris DPW PPP Pak Joko. Pak Sumarno menyangkal telah memberi statemen hanya mengakui PPP versi Lulung. Menurut Ketua KPUD dia tetap berpegang pada Undang-undang, yakni SK Menteri Hukum dan Ham,” ujar Ikhwan, pada wartawan, Selasa (9/6).

Ikhwan mengatakan, SK Kemenkumham tetap berlaku karena ada banding dari tergugat. Pada 2 Maret 2015, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memenangkan gugatan yang diajukan Suryadharma Ali terhadap Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian, sebagai tergugat, dan kubu Romahurmuziy sebagai tergugat intervensi mengajukan banding atas putusan tersebut.

“Sehingga secara otomatis SK Menkumham Nomor M.HH.07.AH.11.01 Tahun 2014 tentang perubahan kepengurusan DPP PPP tanggal 28 Oktober 2014 masih berlaku,” terangnya.

Lebih jauah, Ikhwan, berharap masing-masing pihak berdoa, agar PPP bersatu. Tidak ada lagi dua atau tiga PPP, tetapi hanya satu PPP. “Saya yakin semua kader PPP sesungguhnya menginginkan persatuan, agar momen seperti pemilihan kepala daerah, serta momen-momen lainnya bisa berjalan dengan lancar,” tuturnya.

Sebelumnya dikabarkan, KPUD DKI tak mengakui kepengurusan DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di ibukota kubu Abdul Aziz. Alasannya, setelah menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) pada Februari silam, hingga kini belum menyerahkan susunan pengurusan ke KPUD dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).

Menurut Sumarno, susunan pengurus sebagai syarat. Jika tidak ada, maka pihaaknya masih mengakui Abraham Lunggana sebagai ketua DPW PPP DKI.

Namun, belakangan Sumarno mengklarifikasi pernyataannya. Menurut Sumarno, dirinya akan berpegang pada Undang-undang. Dirinya mengaku tidak pernah memihak salah satu kubu. “Saya akan berpegang pada undang-undang, tidak ada mihak me mihak,” tandasnya.

(kutip : indopos )