KPK: PPP Miliki Modal Jadi Partai Berintegritas

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah memiliki modal yang potensial untuk menjadi sebuah partai yang berintegritas secara menyeluruh.

“PPP punya modal yang baik untuk menjadi partai yang sehat atau berintegritas secara menyeluruh,” kata Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan seusai berdiskusi tentang integritas partai politik dengan Pimpinan PPP di Jakarta, Jumat (15/9).

Modal PPP yang dimaksud KPK antara lain telah berjalannya sistem daftar keanggotaan PPP, adanya sistem atau instrumen monitoring kegiatan di wilayah dan cabang, serta adanya mahkamah partai yang berjalan untuk penegakan etik. Menurut Pahala, saat ini seluruh partai politik di Indonesia memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing dalam hal pembangunan integritas partai secara menyeluruh.

Secara umum kendala partai dalam hal integritas ada pada sektor pendanaan yang tidak stabil dan tidak jangka panjang. “Kami akan melihat di masing-masing partai, apa yang mereka sudah punya, dan apa yang mereka belum punya,” tutur Pahala.

Pada Jumat, KPK melanjutkan kunjungannya ke sejumlah partai politik untuk berdiskusi mengenai pembangunan integritas partai. Setelah sebelumnya menyambangi kantor DPP PDIP, Gerindra, PKB, Hanura, Demokrat, dan Nasdem, pada Jumat, KPK menyambangi Kantor DPP PPP.

Melalui diskusi ini, KPK dibantu oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) akan membuat sebuah sistem standarisasi yang dapat menunjang perkembangan integritas di setiap partai politik, baik dari sistem rekrutmen anggota, kaderisasi, pengembangan etik partai, hingga manajemen pendanaan partai politik.

Tampak hadir di DPP PPP perwakilan KPK yakni Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan beserta staf serta perwakilan LIPI Syamsuddin Haris beserta jajarannya. Sementara dari PPP tampak hadir Sekjen PPP Arsul Sani didampingi Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi, Ketua Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi PPP Qoyum Abdul Jabar, serta sejumlah politisi PPP.

Sementara Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan segala masukan dari KPK dan LIPI akan digunakan pihaknya untuk melengkapi dan merintis pembangunan sistem integritas di internal PPP. “Sebetulnya kami sudah mengarah ke sana. Masukan dari KPK dan LIPI akan kami gunakan untuk melengkapi sehingga PPP semakin dapat menjadi partai yang transparan, akuntabel dan dapat mewakili kepentingan publik ke depan,” jelas Arsul. (kutip ; republika )

Bagikan ;