Kepala Daerah Incumbent Ikut Uji Kelayakan PPP Romi

Konflik dualisme kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak mengurangi minat calon kepala daerah merapat ke parpol berlambang Ka’bah hasil Muktamar Surabaya. Sejumlah kepala daerah incumbent bahkan ikut proses uji kelayakan yang kembali mulai digelar hari ini.

Uji kelayakan dengan tahapan wawancara dilakukan di desk Pilkada PPP, Jalan Tebet Barat IX, Jakarta. Dalam proses penjaringan ini, Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah ikut serta karena akan bertarung dalam Pilkada, yang digelar 9 Desember 2015.

“Ada sejumlah incumbent yang ikut uji kelayakan dan kepatutan. Hari ini lanjut ada Junaidi Hamsyah Gubernur Bengkulu,” kata Wakil Sekjen PPP Muktamar Surabaya, Dini Mentari dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/6/2015).

Dalam wawancara uji kelayakan ini, Junaidi Hamsyah memaparkan visi misinya di hadapan tim verifikasi yang terdiri dari Ketua DPP Isa Muchsin, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Rusli Effendi, Wakil Sekjen Qoyum Abd Jabar dan Wakil Sekjen Dini Mentari.

Selain Junaidi, Dini mengatakan ada kepala daerah incumbent lain seperti Erzardi Rosman (Bupati Bangka Tengah), Burhan Abdurahman (Walikota Ternate),  Mashuri (Wakil Bupati Bungo), dan Aunur Rafiq (Wakil Bupati Karimun).

Rencananya, dijadwalkan dalam sepekan ke depan, ada lima atau enam calon kepala daerah yang ikut uji kelayakan setiap harinya.

“Ada incumbent lain yang sudah ikut yaitu Abdul Haris yang juga Wakil Bupati Anambas, terus Najmul Ahyar Wakil Bupati Lombok Utara. Sebelumnya kan ada Bupati Tanjung Jabung Timur Zumi Zola. Proses uji kelayakan ini sesuai hasil Rakornas PPP,” tuturnya.

Sementara, berikutnya calon kepala daerah yang dijadwalkan akan ikut uji kelayakan adalah Muhammad Sani (Gubernur Kepulauan Riau), UU Ruhzanul Ulum (Bupati Tasikmalaya).

Kubu PPP Romahurmuzy (Romi) ini yakin pihaknya bisa ikut Pilkada. Pasalnya, bukti-bukti tambahan sudah diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) untuk memperkuat memori banding PPP.

“Insya Allah kami yakin bisa ikut Pilkada. Tambahan sudah diajukan ke PT TUN untuk memperkuat memori banding PPP. Jadi, SK Menkumham belum dicabut karena proses hukum banding,” tutur Wakil Sekjen Ahmad Baidowi. ( kutip ; detik.com )

Bagikan ;