Hadiri Rapat Paripurna, Fraksi PPP Gunakan Syal Palestina

Pemandangan menarik terlihat di ruang Rapat Paripurna DPR RI, Senin (11/12). Terlihat, Anggota Fraksi PPP menggunakan syal bendera Palestina dalam rapat Paripurna.

Pemakaian syal Palestina ini sebagai satu langkah kepedulian Fraksi PPP atas kedzoliman yang sedang dialami oleh rakyat Palestina saat ini.

Menurut Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Amir Uskara, syal Palestina tersebut merupakan bentuk simpati yang besar partainya terhadap aksi pendudukan Israel di kota Yerusalem.

“Ini hanya sebagai tanda simpati kita, terutama fraksi PPP terhadap rakyat Palestina yang sementara terdzalimi,” kata Amir Uskara di Gedung DPR RI,  Senayan Jakarta,  Senin (11/12/2017).

Untuk langkah yang diambil Fraksinya, lanjut Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP ini, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin melakukan langkah-langkah diplomasi. Salah satu langkah dan kepedulian mereka termasuk dengan pemakaian syal Palestina di sidang tertinggi Legislatif Indonesia itu.

“Dan saya kira kita di Fraksi PPP terus berupaya melakukan langkah-langkah diplomasi, agar apa yang terjadi di sana itu dapat segera terselesaikan dan membawa kedamaian bagi rakyat Palestina,” ujar Amir Uskara yang saat ini juga menjabat sebagai Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Agenda rapat paripurna sendiri awalnya dijadwalkan pada pukul 09.00 WIB pagi tadi.  Hanya saja,  polemik terkait surat permintaan pergantian Setya Novanto sebagai Ketua DPR oleh Aziz Syamsuddin sempat berlangsung alot saat pembahasan di Rapat Pimpinan (Rapim).

Hingga akhirnya,  agenda paripurna baru dimulai sekitar pukul 15.45 WIB. Adapun sikap Fraksi PPP lanjut Amir Uskara, telah disepakati dalam rapat Bamus. Kesepakatan antar fraksi dan Pimpinan DPR tersebut adalah mengembalikan terlebih dahulu kepada Fraksi Golkar soal pergantian ketua DPR.

“Untuk pergantian pimpinan kita sudah sepakat tadi dalam rapat pengganti bamus,  bahwa ini kita kembalikan kepada fraksi Golkar untuk diselesaikan.”

Karena kata Anggota Komisi XI DPR ini, ada dua surat yang masuk ke pimpinan DPR yakni,  dari Ketua Fraksi dan Sekretaris fraksi Golkar yang masing-masing mengeluarkan surat yang berbeda.

“Satu mengajukan pak Aziz, satu meminta penundaan atau pembatalan surat. Karena kita tidak ingin terlibat dalam konflik internal yang ada di Golkar, maka kita kembali di Golkar dan meminta diselesaikan sebelum kita mengambil keputusan di rapat paripurna,” terang Legislator asal Dapil Sulawesi Selatan (Sulsel) ini. ( kutip : fajar.co.id)