Gigihnya PPP Tolak UU MD3 yang Tak Diteken Jokowi

Jakarta – PPP gigih menolak Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) yang belum diteken Presiden Jokowi. Sejumlah aksi dilakukan dari walk out (WO) saat paripurna pengesahan RUU MD3 hingga melakukan ‘aksi boikot’ pelantikan pimpinan baru MPR.

Aksi walk out itu dilakukan PPP saat sidang paripurna yang digelar pada 12 Februari 2018 lalu. Saat itu PPP tak sendiri, ada NasDem yang juga melakukan WO. Aksi WO itu dilakukan karena masih ada muatan pragmatis di dalam draft RUU MD3.

“Pengisian Wakil Ketua MPR tambahan rumusan pasal yang ada telah melanggar hak konstitusional. Karena kita semua tahu bahwa di MPR tidak hanya fraksi yang sama dengan yang di DPR tapi juga ada unsur DPD,” tutur Arsul saat sidang paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/2/2018).

Sementara itu, Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati menyatakan bahwa pihaknya tidak dapat menyetujui revisi UU MD3. “Dengan rasa menyesal, kami dari Fraksi PPP tidak dapat menyetujui tentang RUU MD3 dan kami tidak bertanggung jawab. Maka kami Fraksi PPP menyatakan walkout,” ucapnya.

Dalam berbagai kesempatan PPP menyampaikan ketidaksetujuannya dengan beragam pasal kontroversial di UU MD3. Pascapengesahan UU MD3, DPR dihujani tuduhan sebagai lembaga antrikritik dan kebal hukum karena memuat sejumlah pasal kontroversial. Anggota F-PPP Arsul Sani menegaskan DPR tetap membutuhkan kritik dari masyarakat.

“Anggota Dewan memang harus dikritik. Dikritik saja kita masih suka ngantuk dan tidur, apalagi kalau nggak ada kritik. Ngorok jangan-jangan kami. Itu gunanya kritik supaya kita terbangun juga,” kata Arsul saat hadir dalam diskusi Polemik di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2).

Namun anggota Komisi III DPR ini mengingatkan publik harus bisa membedakan antara kritik dan penghinaan. Arsul pun mengimbau agar masyarakat tidak menyampaikan kritik dengan cara yang kasar.

“Tapi saya pribadi kalau bicara kritik, mari kita budayakan kritik yang tidak berkonten penghinaan. Jadi biasa-biasa saja,” sebut Sekjen PPP itu.

Namun, proses UU MD3 itu terus bergulir di DPR. Dengan disahkannya UU tersebut, kursi pimpinan MPR pun bertambah dari lima menjadi delapan orang.

Jatah pimpinan itu pun menjadi milik PKB, Gerindra, dan PDIP. Pimpinan yang baru dilantik itu yakni Wasekjen PDIP Ahmad Basarah, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. PPP protes, dan menyatakan tak akan menghadiri pelantikan pimpinan MPR yang digelar Senin (26/3) siang itu.

“Fraksi PPP MPR menyatakan untuk tidak hadir dalam sidang tersebut,” ujar Ketua Fraksi PPP MPR Arwani Thomafi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/3).

Arwani menegaskan sikap itu diambil bukan tanpa pertimbangan matang. Menurutnya, pemilik kursi pimpinan MPR itu bukan untuk PKB melainkan jatah PAN.

“Sikap ini kami tempuh sebagai bentuk konsistensi kami sejak pembahasan UU No 2 tahun 2018, nota keberatan kami dalam rapat gabungan dan pendapat dari masyarakat sipil atas beberapa pasal di dalam UU tersebut, termasuk di dalamnya adalah penambahan kursi Pimpinan MPR RI,” tegas Arwani.

“Sikap ini kami sampaikan sebagai bagian dari menjalankan dan mendorong prinsip demokrasi yang berkeadilan dan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam bernegara serta dengan niat untuk bersama-sama menjaga marwah lembaga MPR sebagai pengawal konstitusi,” jelas anggota Komisi I DPR itu.

Dalam pelantikan tiga pimpinan baru MPR itu hanya dihadiri 303 anggota dari total dari 690 anggota MPR hadir pada sidang paripurna tersebut. Sementara itu, dari PPP hanya ada satu anggota fraksi yang datang yakni Dimyati Natakusumah.

Sementara itu Ketum PPP Romahurmuziy mengatakan pihaknya juga mendukung petisi online yang menolak UU MD3. Pria yang karib disapa Romi ini mengatakan aksi boikot yang dilakukan fraksinya adalah bukti keberpihakan partainya kepada masyarakat sipil.

“Saya bergabung bersama 220.330 orang masyarakat sipil per hari ini menandatangani petisi penolakan UU MD3 melalui laman change.org. Konfirmasi petisi dari change.org sudah saya terima pada 22 Maret lalu sebagaimana terlampir. Ayo terus bergerak untuk kebaikan dan keunggulan Indonesia!” ujar Ketum PPP Romahurmuziy dalam keterangannya, Senin (26/3).

“PPP tidak hadir dalam pelantikan tambahan Pimpinan MPR siang hari ini. Hal ini merupakan bagian dari kesungguhan PPP menyoal perubahan 4 pasal,” imbuhnya.

Empat pasal yang dimaksud adalah:
(1) pasal 73, adanya prosedur paksa dengan bantuan kepolisian atas pemanggilan pihak2 lembaga negara atau warga oleh DPR
(2) pasal 122, kemungkinan pemidanaan masyarakat yang mengkritik DPR dan anggota DPR;
(3) pasal 245, adanya prosedur tambahan melalui Mahkamah Kehormatan Dewan untuk memanggil anggota DPR sehubungan dugaan tindak pidana;
(4) pasal 247a, dan tambahan pimpinan MPR menjadi 8 orang yang akan memboroskan keuangan negara, berikut kecerobohan alokasi pimpinan untuk partai2 yang berpotensi abuse of power secara kolektif. (kutip detik.com )