Fraksi PPP Tak Sepakat Umur KPK Dibatasi dan Penuntutan Dihilangkan

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menolak jika revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi didasarkan pada draf revisi yang ada saat ini. PPP menilai, sebagian pasal pada draf revisi tersebut justru akan melemahkan KPK.

“PPP tidak setuju terhadap beberapa hal, termasuk jika difinalkan pembatasan 12 tahun. PPP juga tidak merasa perlu kewenangan KPK dalam penuntutan dihilangkan,” kata anggota Fraksi Arsul Sani, saat dihubungi, Jumat (9/10/2015).

Arsul mengaku tidak mengetahui dari mana draf revisi UU KPK berasal. Ia mengakui, ada sejumlah anggota F-PPP yang ikut menandatangani usulan revisi UU KPK. Namun, Fraksi PPP sejauh ini belum membahas dan menentukan sikap, termasuk hal-hal apa saja yang akan direvisi, ditambahkan atau dikurangi.

Kendati demikian, lanjut Arsul, F-PPP setuju dengan sejumlah pasal lain, misalnya pembentukan lembaga pengawasan yang bersifat eksternal. Lembaga tersebut nantinya akan mengawasi ketaatan KPK dalam melaksanakan kewenangannya.

“Sehingga kewenangan KPK yang besar itu lebih terjaga dari penyalahgunaan,” tambah Anggota Komisi III DPR ini.

Saat ini, menurut dia, PPP mentolerir hal itu karena menghormati hak masing-masing anggota. Namun, ketika PPP menentukan sikap resmi apakah revisi UU KPK perlu dilakukan, termasuk pasal-pasal yang akan dimuat dalam revisi, maka seluruh anggota Fraksi PPP harus mematuhinya.

“Kalau sudah diputuskan apa sikap fraksi, maka semua harus taat, Pak Romy (ketua Umum PPP) pun juga harus taat,” ujarnya.

Pada daftar pengusul, ada lima anggota Fraksi PPP yang menandatangani usulan revisi UU KPK dalam rapat Badan Legislasi, Selasa (6/10/2015). Selain dari Fraksi PPP, ada pula sejumlah anggota lain dari Fraksi PDI-P, Fraksi Nasdem, Fraksi Hanura, Fraksi PKB dan Fraksi Golkar.

Namun,Anggota Komisi II dari Fraksi PPP Arwani Thomafi mengaku akan mencabut tandatangannya dari usulan revisi UU KPK itu. Dia mengaku hanya menandatangani usulan agar revisi UU KPK bisa menjadi inisiatif DPR dan masuk prolegnas prioritas 2015, tapi tidak mengetahui pasal per pasal yang akan direvisi.

Hal serupa juga disampaikan oleh sejumlah anggota pengusul lainnya. Sejauh ini, hanya Fraksi PDI-P yang mengaku sudah mengetahui dan mendukung penuh semua pasal yang ada dalam draf revisi UU KPK.

(kutip : kompas )