Enam Poin Hasil Rakornas PPP Romi di Banten

Serang – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP hasil Muktamar VIII Surabaya menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) untuk persiapan menjelang Pilkada serentak. Setelah dua hari rakornas, terdapat enam poin yang disepakati menjadi keputusan.

Ketua pimpinan sidang rakornas PPP, Rusli Effendi mengatakan salah satu keputusan yang disepakati adalah menolak penggunaan hak angket terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. Menurut dia DPP menginstruksikan secara tegas persoalan ini terhadap setiap kader di Fraksi PPP di DPR.

“Melarang keterlibatan seluruh anggota fraksi PPP DPR dan anggota PPP lain untuk menggunakan hak angket. Ada sanksi tegas apabila indispliner atas keputusan ini,” sebut Rusli di Banten Ball Room, Hotel Le Dian, Serang, Banten, Selasa (17/3/2015).

Rakornas PPP

Ini enam poin kesepakatan dalam Rakornas PPP di serang Banten yang berlangsung dua hari dari 16-17 Maret 2015.

1. DPP/DPW/DPD diinstruksikan membuka pendaftaran secara terbuka pendaftaran calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dari 17 Maret hingga 30 April 2015. DPW/DPD yang sudah melakukan proses penjaringan pasangan calon kepala daerah tetap bisa dilanjutkan dengan mengacu kepada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) DPP PPP Nomor: 143/KPTS/II/2015 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2. Mendukung target pemenangan pilkada di 75 daerah yang sudah dicanangkan DPP PPP dengan memerhatikan kekuatan dan dinamika politik di tingkat lokal. Selanjutnya dilakukan pemetaan terhadap potensi kekuatan untuk menghadapi pilkada serentak akhir tahun ini. Kekuatan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah memerhatikan dinamika politik yang berkembang. Koalisi politik menghadapi pilkada disesuaikan dengan situasi dan kondisi politik masing-masing daerah, serta tidak terpaku lagi pada Koalisi Merah Putih (KMP) maupun Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Menghadapi Pilkada serentak 2015, PPP memiliki modal 30 kursi DPRD Provinsi dan 545 kursi DPRD Kabupaten/Kota.

3. Untuk daerah-daerah yang Perolehan kursi DPRD mencapai 20%, diprioritaskan mengusung kader internal. Sedangkan, daerah-daerah yang Perolehan kursi DPRD tidak mencapai 20%, maka dapat mengusung figur eksternal maupun kader internal. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung PPP harus memperhatikan aspek integritas, kapasitas, loyalitas, akseptabilitas dan elektabilitas. Sesuai TAP Muktamar VIII Nomor: 11/TAP/MUKTMAR VIII/2014 tentang perubahan nomenklatur organisasi di tingkat kabupaten dan kecamatan, maka kepengurusan di tingkat kabupaten/kota disebut Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan di tingkat kecamatan disebut Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Dengan demikian, untuk pilkada tingkat provinsi yang berhak mengajukan pasangan calon adalah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), dan untuk pilkada tingkat kabupaten/kota diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dengan persetujuan DPP

4. Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu DPP PPP menindaklanjuti hasil Rakornas dengan melakukan konsolidasi berupa; pemetaan, survei kekuatan politik di setiap daerah, sosialisasi juklak pilkada, sosialisasi UU Pilkada, dan sosialisasi Peraturan KPU. DPP PPP melakukan pendampingan, Monitoring dan evaluasi pemenangan pilkada dengan maksud konsolidasi menuju Pemilu 2019.

5. Mendukung langkah Menkumham RI dan DPP PPP yang mengajukan proses hukum banding terhadap putusan PTUN tanggal 25 Februari 2015, sehingga sesuai amar putusan PTUN persoalan PPP belum memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat. SK Menkumham nomor M.HH-07.AH.11.01 tentang Pengesahan Pengurus DPP PPP masih berlaku, sehingga seluruh calon kepala daerah PPP harus mendapatkan rekomendasi yang ditandangani Ketua Umum M. Romahurmuziy dan Sekjen Aunur Rofiq, sesuai dengan ketentuan UU Pilkada pasal 42 ayat 4, 5, 6 dan 7 yang mensyaratkan pasangan calon kepala daerah menyertakan rekomendasi pengurus pusat.

6. Menolak penggunaan hak angket terhadap Menkumham RI atas tindakannya menjalankan UU Nomor 2 Tahun 2008 juncto UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan UU Nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN dalam kaitan pengesahan hasil Muktamar VIII PPP di Surabaya. Rakornas juga melarang keterlibatan seluruh anggota Fraksi-PPP DPR dan anggota PPP lainnya dalam penggunaan hak angket tersebut dalam bentuk apapun, serta memberikan sanksi yang tegas apabila terdapat tindakan indisipliner atas keputusan ini.