Dualisme PPP, KPU Mengacu ke SK Menkumham

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) enggan menajdi sasaran tembak dalam dualisme kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) saat menghadapi pilkada serentak akhir tahun ini.

Ketua KPU Husni Kamil Manik menegaskan, pihaknya akan mengacu kepada SK Menkumham untuk menentukan siapa pengurus PPP yang sah. Saat ini, pihaknya sudah berkirim surat ke Menteri Hukum dan HAM untuk menanyakan prihal keabsahan pengurus DPP PPP.

Dualisme PPP, KPU mengacu ke SK Menkumham (Foto: Dok Okezone)

“KPU akan mengacu pada Kemenkumham, karena lembaga itu yang mengesahkan,” kata Husni usai menerima Ketua Umum DPP PPP M. Romahurmuziy di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Selasa (27/1/2015).

Pihaknya menegaskan, KPU tidak pada posisi ikut mengesahkan salah satu pihak yang bertikai. Menurut dia, keabsahan pengurus DPP PPP ada di Kemenkumham. Seperti halnya tes kesehatan seorang calon kepala daerah maupun calon presiden, KPU hanya merujuk pada hasil ter medis dari rumah sakit yang ditunjuk.

Romahurmuziy, datang beserta politisi PPP lainnya sekitar pukul 14.30 WIB. Pemerintah melalui Kemenkum HAM telah mengakui PPP Romi merupakan kubu yang sah. Atas dasar inilah, Romi ke KPU.

“Saat ini PPP yang dipimpin oleh Romi ini berprinsip kepada KPU yang berpedoman secara hukum atas surat keputusan yng diterbitkan secara legal oleh negara,” ujar Romi sebelum pertemuan.

Menurut Romi, dalam pertemuan ini dirinya akan mempertegas keabsahan kubunya. Tujuannya agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi. “Yang perlu kita tegaskan dalam pertemuan ini agar tidak terjadi simpang siur informasi,” tutur Romi yang langsung ditemui Ketua KPU Husni Kamil Manik.

Pertemuan berlangsung secara tertutup. Hingga pukul 14.44 WIB, pertemuan masih berlangsung.

Kubu Romi memang telah disahkan Yasonna lewat SK Kemenkum HAM‎. Namun saat ini kubu Romi memang sedang berperkara dengan kubu Ketum Djan Faridz di pengadilan.

PPP Romi siap menghadapi Pilkada dengan mencanangkan target raihan 51 kursi kepala daerah.‎ Kepengurusan di daerah dijamin Romi tak terkena dampak dualisme, karena Romi menyatakan sudah melokalisir konflik hanya di tingkat DPP saja. ‎Kubu Romi telah melakukan koordinasi ke pengurus daerah untuk persiapan Pilkada. (kutip : okezone.com)