DPRD DKI Bentuk 3 Pansus untuk Tindak Lanjuti Temuan BPK

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta membentuk tiga panitia khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Tahun Anggaran (LK TA) DKI. Ketiga pansus tersebut ialah Pansus LHP BPK, Pansus Zonasi, dan Pansus Aset DKI.

“Rapat Paripurna yang digelar hari ini mengumumkan telah terbentuk tiga pansus untuk menindaklanjuti hasil audit dari BPK terhadap LK DKI TA 2014,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, usai rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2015) malam.

Prasetio mengatakan, dibentuknya pansus-pansus tersebut adalah untuk mengawasi pengelolaan aset DKI oleh Pemprov. “Selain itu, Pemprov DKI juga sering kali kehilangan aset karena pengelolaan tata ruang yang buruk,” terangnya.

Politisi PDI-P itu menilai pembentukan Pansus ini sangat penting. Sebab DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki peran mengawasi pemerintah daerah atau lembaga eksekutif sebagai pengguna anggaran.

“Jadi apa yang diutarakan BPK kita harus tindak lanjuti. Sebab, sebagai legislatif dan eksekutif memiliki peran satu untuk mengawasi dan menggunakan anggaran. Nah di saat laporan BPK terjadi kehilangan aset, maka kita sebagai partner gubernur harus menindaklanjutinya,” pungkasnya.

Adapun beber dia, Pansus yang sudah berjalan lebih dulu yakni LHP BPK. Sedangkan Pansus Zonasi dan Pansus Aset DKI berjalan tepat setelah diresmikan dalam rapat paripurna.

“Memang pansus LHP BPK sudah berjalan. Tetapi baru kita umumkan bersama dengan dua pansus lainnya yang akan mulai bekerja setelah diumumkan dalam rapat paripurna hari ini,” jelasnya. ( kutip : metrotvnews )

Bagikan ;