DKI Didorong agar Mewujudkan Belanja Daerah secara Maksimal

– Saat ini, roda perekonomian Indonesia berjalan sangat lambat. Hal itu disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya, karna belum maksimalnya pengeluaran belanja pemerintah daerah yang saat ini “menganggur” sekitar Rp 273 triliun.

Berdasarkan rilis dari departemen keuangan RI, Pemprov DKI Jakarta menjadi provinsi dengan posisi menyimpan anggaran terbesar. Dan, terancam sanksi tindakan pemerintahan pusat.

Karena, menyimpan anggaran terbesar dan tidak maksimal penyerapannya ke masyarakat. Yang seharusnya cepat diserap untuk pembangunan sebagaimana yang diperintahkan Presiden kepada menteri keuangan.

Berkaca dari hal tersebut, DPW PPP DKI mendorong percepatan realisasi APBD Jakarta. Pemprov DKI didorong agar mewujudkan belanja daerah secara maksimal.

“PPP DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI untuk bekerja lebih keras merealisasikan belanja daerah Tahun Anggaran 2015, yang baru terserap kurang dari 20 persen saat ini,” ungkap Ketua DPW PPP DKI Jakarta Versi Kubu Romahurmuziy, Abdul Aziz.

Kepada Nonstop, di Jakarta kemarin, Aziz menjelaskan , penyerapan maksimal itu penting mengingat uang belanja daerah itu merupakan amanah rakyat melalui pajak yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. “Tidak digunakannya uang pajak yang sudah dibayarkan warga ibukota pada hakikatnya merupakan penyalahgunaan amanah rakyat,” tegasnya.

Mantan anggota DPRD DKI Jakarta ini lebih lanjut menandaskan, PPP mendukung penerapan sanksi tegas sebagaimana diperintahkan Presiden kepada Menkeu. Ia pun meminta agar Pemprov Jakarta dan DPRD DKI bahu-membahu dan bekerja sama dengan baik.

“Agar, pencapaian penggunaan anggaran Tahun Anggaran 2015 dapat melebihi tingkat realisasi tahun 2014. Muaranya, semua ini agar pembangunan dan perekonomian di ibukota berjalan lancar,” cetus putera politisi gaek PPP, Achmad Suaidy itu.

Wakil Gubernur DKI, Djarot Saiful Hidayat sendiri mengimbau tim perumus anggaran ibukota agar lebih aktif melakukan pertemuan dengan legislative. Yakni, DPRD DKI terkait pembahasan APBD 2016. “Saya akan mendorong tim anggaran eksekutif untuk proaktif membicarakan dengan legislatif. Saya harap, Januari, Perda APBD bisa disepakati anatara legislatif dan eksekutif,” ungkap Djarot.

Politisi PDIP yang juga mantan walikota Blitar ini menyebutkan, rendahnya penyerapan anggaran tahun 2015 itu dikarenakan APBD baru disahkan menggunakan Pergub DKI pada April lalu. Yaitu, setelah pembahasan dengan legislatif menemui jalan buntu.

Kendati demikian, Djarot mengaku optimis, empat bulan mendatang penyerapan anggaran makin meningkat. “Biasanya penyerapan anggaran paling banyak di triwulan ke-4, pada masa penyelesaian pekerjaan. Yakni, November dan Desember,” Djarot mengungkapkan optimis. ( kutip : nonstop cetak )