Catat! Dilarang Keras Gunakan Atribut PPP Selain Pendukung Agus-Sylvi

PPP DKI meminta sejumlah pihak tak menggunakan atribut partai berlambang Kabah itu sebagai bentuk klaim dukungan pada kandidat tertentu, selain untuk kepentingan Agus Harimurni Yudhoyono-Sylviana Murni di Pilkada DKI 2017.

Ketua PPP DKI Abdul Aziz menuturkan, dalam pelaksanaan rapat pleno terbuka Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, KPUD DKI, terlihat dalam rombongan paslon Basuki Tjahaya Purnama-Djarot Syaiful Hidayat, terdapat lambang PPP di dalamnya, seperti mengenakan jas hijau berlambang PPP.

Peristiwa ini tentu tak bisa dibenarkan. Sebab, PPP dengan Ketua Umum Romahurmuzy (Romy), yang diakui negara dengan terbit SK Kemenkumham, serta KPUD DKI telah menyatakan sebagai pihak yang sah memberikan dukungan politik dengan menetapkan pilihan untuk mengusung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017, sebagaimana sudah ditetapkan dalam rapat pleno tersebut.

“Sejak penetapan sebagaimana dimaksud, maka penggunaan atribut PPP dalam kesempatan setiap tahapan Pilkada DKI Jakarta, tidak dapat dibenarkan untuk digunakan oleh Paslon lain kecuali oleh Paslon Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni. Menghimbau kepada Paslon dan Tim Pemenangan Paslon selain Paslon Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni, untuk tidak menampilkan simbol-simbol PPP dalam kontestasi Pilkada 2017 di DKI Jakarta, sepanjang pelaksanaan tahapan pilkada DKI Jakarta berlangsung,” kata Aziz dalam keterangan pada redaksi, Selasa (25/10).

Aziz menilai penggunaan atribut PPP selain pendukung Agus-Sylvi merupakan bentuk pelanggaran kampanye yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial politik yang berbahaya bagi perwujudan kontestasi politik yang demokratis dan berkualitas, serta dapat memicu terjadinya konflik massa pendukung yang dapat dicegah sejak dini oleh setiap elit pimpinan partai politik maupun Pasangan Calon.

Hal itu, lanjut Aziz tertuang dalam UU No 8 Thn 2015, TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG, Pasal 69 Huruf C, yang berbunyi: DALAM KAMPANYE DILARANG’… melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat…’ dan dijelaskan dalam penjelasannya  dikenal dengan istilah Kampanye hitam atau black campaign.

Kemudian, peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), No 12 Tahun 2016, Pasal 66, ayat 1, huruf C, yang berbunyi:…melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik,perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat..’

“Untuk itu, kampi minta pada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan aparat penegak hukum lainnya, agar mewaspadai potensi pelanggaran ini dan secepatnya melakukan langkah-langkah preventif yang diperlukan demi  terwujudnya kontestasi politik yang bermartabat dan berkualitas di DKI Jakarta, sesuai dengan koridor hukum dan perundangan yang berlaku,” ujar Aziz. (kutip : RMOL)

Bagikan ;