‘Bola Panas’ Pemprov dan DPRD DKI Kembali Menggelinding

Jakarta – Perseteruan antara Pemprov DKI dan DPRD DKI memasuki babak baru. Bagaimana tidak, parlemen Kebon Sirih tersebut kini melempar ‘bola panas’ menyusul dikembalikannya APBD DKI 2015 oleh Kemendagri lantaran terdapat ketidaksesuaian format.

Jikalau Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) sebelumnya menyebut ada ‘dana siluman’ sebesar Rp 8,8 triliun yang diajukan oleh DPRD, maka sekarang giliran legislatif angkat bicara.

“Tentu kita juga melihat dan mendengar yang selalu digaungkan Rp 8,8 teriliun ini tidak ada, semua dibahas di komisi dan hak dewan dalam kaitan hak bujeting. Hal luar biasa lagi muncul ketika ada berkas di kita, semacam ‘sogokan’ tawaran Rp 12 triliun agar dewan tidak utak-atik usulan dari eksekutif,” ujar Ketua Fraksi Nasional Demokrat DPRD DKI Jakarta Bestari Barus.

Hal ini disampaikannya saat menggelar jumpa pers di gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakpus, Senin (9/2/2015). Dalam kesempatan itu hadir pula Sekretaris Komisi E DPRD DKI Fahmi Zulfikar.

Dia juga menambahkan, peruntukan dana sebesar Rp 12 triliun itu diserahkan sepenuhnya kepada dewan. Dengan catatan besar pengalokasiannya untk pembelian tanah dan alat berat.

“Kita akan bentuk pansus kita akan panggil BPKD, Bappeda dan keuangan lainnya untuk klarifikasi hal ini. Dari semua fraksi dan pimpinan bersepakat bahwa pansus dan proses hukum yang akan kita lakukan ini sepakat melaksanakan,” lanjutnya.

Selain itu baik politisi NasDem maupun Hanura itu juga menyebut dokumen APBD 2015 yang diserahkan ke Kemendagri berbeda dengan yang telah dibahas bersama dewan. Sebab itu, DPRD DKI menyebut dokumen dari Pemprov ilegal dan tidak sesuai hukum

“Keseluruhan APBD diserahkan ke eksekutif hasil pembahasannya kemudian mengirim ke Mendagri. Tapi isi perut atau isi APBD itu bukan hasil pembahasan dewan. Bagaimana dewan mengetahui itu, ada tembusan eksekutif (BPKD) isi perutnya bukan hasil pembahasan yang di komisi-komisi,” jelasnya.

“Agar ini tidak menjadi kesalahan berdampak hukum luar biasa pimpinan dewan mengirim surat ke Kemendagri, Kamis (5/2) dengan isi surat menyatakan APBD yang dikirim eksekutif itu ilegal karena kita beranggapan hak bujet itu adanya di dewan. Jadi kalau sudah dibahas di dewan tapi yang dikirim berbeda, kita nggak maulah. Jadi itu ilegal,” tegas Bestari.

Menanggapi tudingan tersebut, Kepala Bappeda DKI Tuty Kusumawati membantah keras pihaknya telah mengirim dokumen Perda APBD DKI yang palsu kepada Kemendagri. Dia menegaskan dokumen yang dikirimkannya asli dan telah sesuai dengan kesepakatan antara eksekutif juga legislatif.

“Dokumen yang dikirim merupakan dokumen hasil paripurna pada 27 Januari lalu ditambah hasil pembahasan setiap komisi,” kata Tuti saat dikonfrmasi terpisah di Balai Kota DKI.

“Yang saya pahami di lampiran dokumen APBD tidak pernah ada tanda tangan DPRD,” tambahnya.

Menurut Tuty, pengembalian dokumen oleh Kemendagri tidak ada kaitannya dengan segala macam tudingan yang berkembang saat ini. Dia mengatakan, semua itu murni terkait masalah teknis saja.

Kemendagri ingin agar rincian dari Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Penggunaan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dicantumkan. Tak hanya itu, pusat juga meminta agar surat edaran tentang tata cara menginput Rencana Kerja Anggaran (RKA) juga dilampirkan oleh Pemprov.

“Selama ini kan tidak detail. Mereka ingin rinci. Sebelumnya mereka enggak minta. Sekarang diminta, ya kami serahkan,” kata Tuty. ( kutip : detik.com_)

Bagikan ;