Antisipasi Masalah Data Pemilih Pilgub 2017, KPU DKI Diminta Persuasif

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta disarankan melakukan beberapa langkah alternatif untuk meminimalisasi potensi masalah data pemilih pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Februari 2017.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Mimah Susanti, beberapa waktu lalu, mengungkapkan bahwa mengaji potensi masalah data pemilih. Solusinya yakni, penyelenggara pemilu harus menyamakan pemahaman terkait regulasi yang berlaku bagi sesama penyelenggara pemilu.

Kemudian menyosialisasikan secara memadai kepada pengelola dan penghuni apartemen/rumah susun terkait aturan-aturan pilkada. “Termasuk ancaman pidana terhadap pihak-pihak yang menghalang-halangi hak pilih warga, baik melalui bimtek, pertemuan, maupun penyebaran spanduk, famlet, dan lain-lain,” tutur Mimah.

Bahkan pihaknya meminta KPU DKI Jakarta agar berkoordinasi dengan pihak rumah sakit/panti sosial terkait pendataan pemilih. Sehingga dapat diambil langkah tepat terkait penyediaan TPS di rumah sakit/panti sosial atau mengarahkan pemilih ke TPS terdekat. “Koordinasi dan pendekatan yang lebih humanis dan persuasif terhadap pemilih di panti sosial dan keluarga/penyandang disabilitas,” kata dia.

KPU diharapkan juga menyiapkan pedoman teknis yang mudah dipahami untuk PPK, PPS, PPDP, dan KPPS. Selanjutnya, menyiapkan rekuitmen/SDM yang berkualitas baik. “menyosialisasikan regulasi dan pendidikan pemilih ke masyarakat secara luas dengan melibatkan pengawas pemilu dan pemerintah setempat. Terakhir, berkoordinasi serta mendorong Dukcapil DKI menyiapkan DP4 yang lebih baik,” tandas Mimah.

Di sisi lain, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta mengaku siap mendata Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Hal tersebut sebagai persiapan menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan 2017 mendatang. (kutip ; indopos )

Bagikan ;