Anggaran Siluman vs Pelanggaran Konstitusi (2) ; LALU ?

Kisah pembahasan APBD DKI Jakarta Tahun 2015 kali ini, memang membuat rekor dalam mencuri perhatian publik, bukan saja di DKI Jakarta, ternyata banyak daerah lain di Indonesia menjadi terinspirasi dengan kejadian ini.

Saat ini ditulis, begitu banyak respon yang langsung masuk dengan berbagai asumsi dan pendapatnya masing – masing, namun pesan terpenting adalah ; jangan mengorbankan kepentingan rakyat Jakarta. Maka pertanyaannya sederhana ; LALU APA ?

Ada beberapa skenario yang mungkin terjadi berikutnya karena hari Rabu (11/03/2015) Mendagri sudah menandatangani evaluasi APBD DKI Jakarta, dan memberikan waktu 7 (tujuh) hari kepada Gubernur dan DPRD DKI Jakarta, untuk membahasnya, lalu ada beberapa kemungkinan ;

  1. Bila dalam waktu tersebut tidak ada kesepakatan, maka Mendagri akan menggunakan wewenang konstitusionalnya untuk mengeluarkan Kepmendagri dengan pagu anggaran Tahun sebelumnya ( 2014 ), dengan dasar itu Gubernur akan mengeluarkan Pergub yang akan menjadi dasar pelaksanaan pembangunan di DKI Jakarta. Itu artinya, tidak ada Perda untuk APBD 2015 dan bulan April 2015, anggaran Pemda DKI Jakarta sudah dapat dicairkan
  2. Bila dalam waktu tersebut terjadi kesepakatan, maka Perda tentang APBD DKI Jakarta TA 2015 dapat dikeluarkan, lalu disetujui Mendagri dan menjadi dasar dibuatnya Pergub untuk menjalankan anggaran TA 2015 di DKI Jakarta, dengan begitu di bulan April 2015, anggaran Pemda DKI Jakarta sudah dapat dicairkan.
KOMPAS.COM/KISTYARINI . Salah satu lembar RAPBD hasil pembahasan Komisi A DPRD Komisi A DPRD DKI Jakarta. Pada lembar ini terdapat anggaran pengadaan UPS untuk kelurahan dan kecamatan di Jakarta Barat.

Maka melihat itu, “kemandekan”  yang dikhawatirkan tidak akan terjadi, karena sepakat ataupun tidak ( DPRD & Gubernur – DKI Jakarta ), proses pembangunan di DKI Jakarta dapat tetap berjalan sebagaimana mestinya.

sumber ; http://www.konfrontasi.com/content/politik/corat-coret-anggaran-yang-diajukan-dprd-ahok-tulis-pemahaman-nenek-lu

Kenapa Siluman ?

Istilah ini muncul ke publik sejak pertengahan Januari 2015 seiring dengan adanya anggaran sejumlah Rp 8,8 trilyun yang direncanakan masuk dalam APBD TA 2015 tanpa adanya usulan dari SKPD terkait. Bila dilihat dari Rapat  yang terjadi antara Gubernur dan Pimpinan DPRD DKI Jakarta (20/01/2015 )  maka mulai ramai istilah siluman, karena memang ada “miss-komunikasi” dan tidak ada satu fihakpun dalam rapat tersebut yang dapat menyimpulkan rencana anggaran itu berasal dari mana. ( baca ; Tuding Permainan DPRD-Bappeda-BPKD  &  DPRD DKI Klarfikasi Dana Siluman Rp8.8 Triliun )

Dari situasi inilah istilah “siluman” mencuat ; karena ada fakta mata anggaran tertentu yang tidak jelas siapa yang “menginputnya” atau yang mengusulkan, kendati sudah dilakukan rapat tingkat Pimpinan Eksekutif dan Legislatif

Kenapa pelanggaran konstitusi ?

Dalam kondisi sebagaimana diatas, pembahasan oleh Alat Kelengkapan DPRD dilakukan dan APBD DKI Jakarta TA 2015 disahkan sebesar Rp 73,08 triliun tanggal 27 Januari 2015, yang itu berarti meningkat sekitar Rp 1 Triliun dari tahun sebelumnya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi ketika sidang paripurna Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2015, Jakarta, Senin (12/1). (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Satu minggu kemudian (02/02/2015), Kepala BPKD DKI Jakarta, menyatakan Perda APBD DKI Jakarta diserahkan ke Mendagri untuk dilakukan evaluasi, namun terdapat fakta lain, yaitu  5 hari setelah itu (07/02/2015), draf APBD ternyata belum kunjung diserahkan , karena dokumen belum ditandatangani oleh pimpinan DPRD DKI Jakarta. (baca ; DKI Serahkan Perda APBD ke Kemendagri Hari Ini — Gubernur dan DPRD DKI Jakarta Saling Lempar Tanggung Jawab)

Dilain pihak, Kemendagri menyatakan pernah menerima draf APBD namun dikembalikan untuk dilengkapi (07/02/2015)  ( baca :Belum Lengkap, Kemendagri Tolak Koreksi APBD DKI. ).

Melihat kenyataan diatas, DPRD menuding bahwa Gubernur DKI Jakarta telah mengirim draf palsu (13/02/2015) kepada Kementrian Dalam Negri dan DPRD berinisiatif mengirim draf APBD ke Kementrian Dalam Negri ( baca : DPRD DKI Tuding Ahok Kirim Draft APBD Palsu ke Kemendagri  — DPRD Merasa Ditipu Ahok Soal APBD 2015 — Ditelikung Ahok, DPRD kirim APBD tandingan Rp73,08 T ke Kemendagri ).

Di lain sisi, Pemprov DKI Jakarta juga tetap mengirim APBD hasil perbaikan ke Departemen Dalam Negri, karena permintaan Depdagri untuk dilengkapi (16/02/2015) ( baca ; Kisruh dengan DPRD, Pemprov DKI Tetap Kirim APBD ke Kemendagri )

Dari kondisi ini, jelas bahwa Pemprov memang pernah meyerahkan draf APBD TA 2015 ke Depdagri juga hasil revisinya, namun belum ditandatangani pimpinan DPRD DKI Jakarta. Dan hal inilah yang kemudian oleh DPRD DKI Jakarta disebut menjadi pelanggaran konstitusi oleh Gubernur DKI Jakarta, karena Gubernur DKI Jakarta dianggap menyerahkan Raperda yang belum mendapatkan persetujuan DPRD ke Departemen Dalam Negri ( baca ; DPRD DKI Kompak Setuju Hak Angket untuk Ahok)

 

Rapat Panitia Angket DPRD DKI Jakarta

LALU ? Bagaimana selanjutnya ?

Kesimpulan penting yang terlihat dari kondisi diatas adalah ; pembangunan Jakarta dan kepentingan publik, akan tetap berjalan dengan baik, serta April 2015 pencairan anggaran untuk pembiayaan pembangunan dapat dilakukan. Karena apapun cerita berikutnya, akhir Maret 2015 mestinya Pergub tentang APBD Jakarta TA 2015 sudah bisa dikeluarkan. Tentu diiringi harapan agar 9 potret buram yang dikemukakan pada tulisan pertama dapat diantisipasi dengan baik. ( baca ; ANGGARAN SILUMAN vs PELANGGARAN KONSTITUSI;9 Potret buram APBD DKI Jakarta)

Diluar konteks masalah tersebut, tentu tetap ada beberapa hal yang perlu sama – sama dicermati ;

  1. Pemberantasan Korupsi
    • Anggaran Siluman dalam konteks di atas, belum menyebabkan kerugian pada keuangan negara, karena memang belum ada realisasi anggaran, namun baru sebuah rencana anggaran.
    • Kendati demikian,  hal ini menjadi petunjuk (pembuka pintu), untuk diduga adanya tindakan koruptif dengan modus yang sama pada masa sebelumnya atau terjadinya penyuapan maupun penyalahgunaan kekuasaan
    • Tentu saja Kita harapkan, petunjuk awal ini menjadi modal penting untuk dapat dituntaskan melalui penyidikan secara serius dan terbuka, dan karena aparat berwenang sudah memulainya, jadi Kita tunggu hasilnya.
  2. Stigma “pemakzulan”
    • Hak Angket ; adalah salah satu  hak Lembaga DPRD DKI Jakarta, yang digunakan untuk menyelidiki pelaksanaan suatu Undang – Undang dalam kebijakan pemerintah. Nantinya Panitia Angket akan menyimpulkan hasil kerjanya dalam sebuah paripurna dan dapat diteruskan untuk menggunakan Hak lainnya : Menyatakan Pendapat. Dan kalaupun Hak Menyatakan Pendapat dilakukan, menuju “pemakzulan” masih merupakan langkah panjang dan berliku.
    • Saya sendiri berpendapat ; stigma pemakzulan yang ramai dibicarakan adalah sesuatu yang terburu – buru dan menyederhanakan masalah, karena hakekatnya ; Hak Angket merupakan upaya penyelidikan yang memungkinkan untuk ditemukannya banyak aspek dalam sebuah kebijakan. Karena, kalau masalahnya hanya pada soal ketiadaan tanda tangan pimpinan DPRD DKI Jakarta dan karena itu Gubernur melakukan kesalahan, sepertinya sudah terjawab dengan adanya putusan MK No 35/PUU-XI/2013, yang dilanjutkan dengan Surat Edaran Kemendagri nomor 902/3224/PJ (baca: Kisruh dengan DPRD, Pemprov DKI Tetap Kirim APBD ke Kemendagri & DPRD dan Pemprov Jakarta Saling Klaim Paling Benar ).
      Surat edaran Mendagri pasca Keputusan MK No 35/PUU-XI/2013
    • Dari proses penyelidikan Panitia Angket, dapat Kita harapkan ditemukan fakta – fakta lain yang lebih detail, seperti ;
      • titik lemah yang menimbulkan kesalahfahaman legislatif – eksekutif yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan berindikasi penyalahgunaan kekuasaan maupun unsur koruptif lainnya
      • tafsir hak budgeting yang dimiliki DPRD dan bagaimana itu direalisasikan pada masa berikutnya

Hari ini yang jelas dapat disimpulkan, bahwa kepentingan publik Jakarta, terkait dengan pelayanan dapat terus berjalan baik, dan di akhir Maret 2015, apapun skenarionya anggaran pembangunan juga sudah dapat digelontorkan. Setelah itu, tinggal Kita sama – sama mencermati dan mengawal adanya tindakan hukum pada setiap kesalahan yang terbukti dan kinerja yang lebih baik dari Eksekutif dan Legislatif untuk DKI Jakarta.

 

Semoga manfaat …