ANGGARAN SILUMAN vs PELANGGARAN KONSTITUSI (1) ; 9 Potret buram APBD DKI Jakarta

APBD Jakarta dari tahun ke tahun terus meningkat, bahkan secara optimis tahun 2014 melonjak dari level 50 trilyun (thn 2013) ke level 70-an trilyun rupiah di tahun 2014. Terlepas dari gemuruh penetapan APBD DKI Jakarta Tahun 2015 ini, ada beberapa persoalan mendasar yang tidak boleh luput dari perhatian hingga penetapan APBD 2015, adalah:

APBD DKI Jakarta. ( Grafis- Thn 2015 saat masih diprediksi, Kutip : http://sp.beritasatu.com/home/mendagri-diminta-tetapkan-apbd-2014-untuk-dki/79711 )

Pertama, realisasi pendapatan jauh dari target. Bahkan tahun 2014 target pendapatan meleset jauh, kurang Rp 20 triliun dari target yang ditentukan dimana hal ini menjadi rekor baru dalam pencapaian target

Kedua, masih terkait dengan pendapatan, mekanisme transaksi dan pembayaran pajak elektronik yang digembar-gemborkan akan mendongkrak pendapatan tidak berjalan efektif dan memerlukan pembenahan intensif untuk mencapai target yang ditentukan.

Ketiga, realisasi penyerapan tahun 2014 menjadi mimpi buruk, di awal Desember 2014 tercatat belum mencapai 40 persen, dan sepertinya akan menjadi sejarah baru tata kelola keuangan daerah DKI Jakarta, karena angka terbaik realisasi penyerapan anggaran sepertinya tidak akan menyntuh angka 70 %.

Keempat, tren rendahnya penyerapan anggaran maupun tidak tercapainya target pendapatan tersebut terkesan diabaikan, sehingga APBD pada tahun 2015 tetap ditingkatkan.

Kelima, penyertaan modal BUMD hingga di atas Rp 10 triliun hingga saat ini tanpa diikuti audit pada BUMD ataupun analisis portofolio BUMD milik Pemda DKI Jakarta. Dalam beberapa kasus, penyertaan modal bahkan terkesan menjadi “modus” untuk meningkatkan penyerapan anggaran saja.

Keenam, belanja pegawai jauh di atas belanja jasa dan infrastruktur (belanja langsung) dan potret yang menyedihkan adalah  belanja program unggulan atasi banjir dan kemacetan (di luar belanja Transjakarta), sangat minim sekali (kurang dari Rp 3 triliun).

Ketujuh, duplikasi anggaran yang besar di Dinas Pendidikan dan beberapa dinas lainnya masih banyak terjadi dan terulang

Kedelapan, adanya pelanggaran berat yang dicatat dari audit BPK dalam realisasi belanja

Kesembilan, belum terlihat adanya upaya khusus untuk melakukan perbaikan catatan asset pemda yang selalu menjadi catatan dalam laporan keuangan daerah.

Terlepas dari “gemuruh” pelanggaran Undang – Undang versus “dana siluman” yang terdengar saat ini, potret di atas seharusnya dapat porsi perhatian yang cukup, karena berpotensi pada munculnya persoalan berat lainnya pada waktu mendatang

Persoalan SILPA misalnya,  permainan realisasi penyerapan dapat mewujud menjadi pragmatisme oknum tertentu untuk memainkan pendapatan bunga deposito yang tidak terpantau dan tertutup oleh pemberitaan gemuruh penetapan ini.

Selain itu, penyertaan modal pemerintah ke BUMD, tanpa audit dan analisis portofolio yang tepat, juga akan menyisakan masalah efektifitas anggaran di kemudian hari.

Atau apakah “gemuruh” ini dibuat untuk meluputkan perhatian Kita dari masalah – masalah itu ? Wallahu a’lam bishawab !